Beberapa Minggu lagi tahun 2020 berakhir, tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi kita semua di mana awal tahun menghadapi banjir, beberapa kebijakan yang kurang pro rakyat dan masalah lainnya yang diakibatkan pandemi Covid-19. Banyak juga dari kita yang kehilangan orang terdekat dimasa yang sulit ini. Namun sangat disayangkan beberapa orang memanfaatkan masa yang sulit ini untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang kotor seperti korupsi dan sebagainya. “Habis gelap terbitlah terang” adalah kata yang bisa menggambarkan harapan dimasa mendatang.
Pada tahun ini juga pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak diselenggarakan. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020, pilkada diselenggarakan dengan melibatkan sekitar 105 juta pemilih dan 270 daerah di Indonesia. Pilkada kali ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat maupun kalangan pengamat politik karena diselenggarakan di tengah melonjaknya kasus positif Covid-19. Walaupun begitu pilkada tetap diselenggarakan dengan alasan menjaga hak konstitusi rakyat, menjaga kesinambungan demokrasi, dan sebagainya. Sejumlah protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada kemarin diterapkan guna menjamin kesehatan publik sekaligus menjaga hak konstitusi dan demokrasi masyarakat Indonesia.
Dalam proses pelaksanaan pilkada serentak kali ini diwarnai sejumlah masalah, mulai dari kekhawatiran masyarakat akan masalah kesehatan yang mengakibatkan meningkatnya golput hingga laporan politik uang. Kekhawatiran masyarakat didasari dengan meningkat kasus positif covid-19 yang menembus 5.000 per hari. Bawaslu menerima 136 laporan dan temukan 36 kasus dugaan politik uang selama pilkada berlangsung dari 36 kasus tersebut 11 kasus sudah diteruskan ke penuntut umum.
Mengawal dan mengawasi pelaksanaan pilkada merupakan kewajiban bagi kita masyarakat Indonesia agar terwujudnya pilkada yang Luber dan Jurdil. Pengawasan dalam pilkada perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis dan terkonsolidasi.
Comentarios